Author Archives: pengacara

Mana Lebih Berlaku PKB atau “UU No. 11/2020” Jo “PP No. 35/2021”?

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”) yang diperbarui terakhir dengan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11/2020”), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diartikan sebagai Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/ Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/ Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di […]

Batas Perlindungan Hukum TKA Yang di PHK

Ketentuan Pasal 81 angka 4, Pasal 42 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020”) pada pokoknya mengatur bahwa TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Lebih lanjut ketentuan Pasal 81 angka 4, Pasal 42 ayat (5) UU No. […]

Benarkah Batas Perlindungan Hukum TKA Yang di PHK sebelum Kontrak Berakhir Hanya Sampai Berakhirnya Masa Berlaku IMTA?

Ketentuan Pasal 81 angka 4, Pasal 42 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020”) pada pokoknya mengatur bahwa TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Lebih lanjut ketentuan Pasal 81 angka 4, Pasal 42 ayat (5) UU No. […]

Benarkah Batas Perlindungan Hukum TKA Yang di PHK sebelum Kontrak Berakhir Hanya Sampai Berakhirnya Masa Berlaku IMTA?

Ketentuan Pasal 81 angka 4, Pasal 42 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020”) pada pokoknya mengatur bahwa TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Lebih lanjut ketentuan Pasal 81 angka 4, Pasal 42 ayat (5) UU No. […]

Kewenangan Perusahaan Dalam Melakukan Mutasi Pekerja/ Karyawan

Mutasi secara harfiah diartikan sebagai perpindahan seorang karyawan dari satu pekerjaan ke posisi lainnya yang gaji, tanggung jawab, dan atau jenjang organisasionalnya relatif sama. Mutasi yang dilakukan oleh perusahaan, selain harus merujuk pada ketentuan Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”) yang terakhir diperbarui dengan UU No. 11 Tahun 2020 […]

PHK Karena Pekerja Melakukan Pelanggaran Bersifat Mendesak

Jenis Pelanggaran bersifat mendesak yang dimaksud dan dapat diatur dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama, sebagaimana diatur dalan penjelasan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP No. 35/2021”) adalah sebagai berikut: […]

Upaya Hukum Jika Perusahaan Tidak Membayarkan Pesangon Sesuai Ketentuan

Ketentuan Pasal 81 angka 44 Pasal 156 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11/2020”) Jo Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP No. 35/2021”) pada pokoknya mengatur bahwa dalam […]

Hak Pekerja yang di-PHK karena Cacat Akibat Kecelakaan Kerja

Ketentuan Pasal 81 angka 44 Pasal 156 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11/2020”) Jo Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP No. 35/2021”) pada pokoknya mengatur bahwa dalam […]

Hak Ahli Waris Pekerja Yang Meninggal Dunia

Ketentuan Pasal 81 angka 44 Pasal 156 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11/2020”) Jo Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP No. 35/2021”) pada pokoknya mengatur bahwa dalam […]